Kamis, 07 Februari 2013
Membolos biasanya dianalogikan dengan prilaku negatif di kalangan pelajar yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan, dan biasanya jumlahnya dibatasi.
Ketika melampaui jumlah maksimal, maka siswa akan mendapatkan teguran dan pemanggilan orang tua hingga sangsi tindak pengeluaran siswa. Ini merupakan runtutan proses aturan bagi siswa pembolos.
Bagaimana dengan wakil rakyat kita, yang notabene bukan lagi pelajar tetapi orang-orang pilihan yang dipercaya oleh rakyat untuk menyuarakan dan mendengakar suara rakyat?
Ternyata perilaku membolos masih membudaya di kalangan mereka. Pada sidang paripurna 5 Pebruari 2013, hanya hadir 376 anggota dari 560 aorang anggota DPR.
Pertanyaannya ke mana sisa ratusan orang yang tak hadir tersebut? Jawabnya sudah tentu membolos.
Penyakit membolos wakil rakyat ini bukan peristiwa yang pertama kali . Sudah tak terhitung media massa memblow up perilaku tak bertangungjawab para anggota dewan terhormat ini.
Bukan semakin sadar atau malu, kenyataannya semakin menjadi-jadi perilaku tersebut. Selayaknya Badan Kehoramatan DPR memberikan sanksi tegas kepada mereka yang secara nyata berkali-kali membolos. Jangan hanya sekadar memanggil saja, tetapi berhentikan saja mereka secar tak hormat. Daripada diberikan amat oleh rakyat tapi tidak dilaksanakan dan hanya sekadar memakan gaji buta.
Badan Kehormatan DPR tak perlu menutup-nutupi nama-nama anggota dewan yang bandel ini. Pengungkapan nama ini adalah bagian dari sangsi moral bagi mereka agar malu terhadap rakyat , di mana rakyat akan memberikan penilai negatif bagi mereka baik melalui media massa maupun media social.
[ sumber ]
