Cara Registrasi Indihome Murah di Medan

Ahok menghubungi Haji Lulung di sela-sela pertemuannya dengan pendemo 'pembela' PKL Tanah Abang di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013). Percakapan Ahok dan Haji Lulung diperdengarkan keras menggunakan loudspeaker.

"Iya Pak Haji Lulung, saya Ahok," sapa Ahok yang mengenakan setelan jas.

Haji Lulung kemudian menjelaskan seputar kedatangan pendemo.

"Gini Pak Ahok, saya dikasih tahu mereka mau demo. Saya tidak suruh bergerak. Persoalannya mereka tersinggung karena mereka dengar soal omongan tentang saya nggak tahu tentang Perda," kata Lulung.

"Saya ingin Pak Ahok menyikapi UU Nomor 32/2004 tentang Wakil Gubernur dan norma menjalankan pemerintahan. Terlalu banyak komentar yang berkembang di luar," ujar Lulung.

"Iya kalau gitu kita nggak usah bicara terus. Kita ketemuan saja berdua," kata Ahok.

Haji Lulung memotong pembicaraan Ahok. "Jangan sampai institusi saya (DPRD-red) juga ngomong. Kalau Bapak sudah ngerti, itu kan Bapak ngomongin soal bego dan gila. Jadi saya bilang ke anak-anak silakan demo asal jangan rasis," ujar Lulung.

"Kalau rasis saya lawan sampai mati," kata Ahok dengan tegas dan mimik serius.

"Terima kasih sudah tidak rasis. Karena saya juga tidak suka dengan orang rasis," lanjut suami Veronika Tan ini. Suasana pertemuan hening.

"Bapak juga jaga omongannya jangan sembarangan bilang tolol. Jangan kayak gitu," kata Lulung.

"Iya iya. Saya tahu Jakarta memang lebih banyak orang pintar. Kita ketemu biar masalah selesai, tidak panjang, stop berargumen," kata Ahok.

"Iya. Oke," jawab Lulung.

Percakapan keduanya selesai. Pendemo lantas pamitan dan Ahok membagi-bagikan kartu nama.

"Kalau bicara tersinggung, saya tersinggung Bapak tadi ngomng keras, menyinggung saya. Saya dengar lho Pak," kata Ahok kepada pendemo yang sebelumnya meneriaki sebagai 'banci' dan 'Ahok ke laut saja' ini.

Pendemo hanya diam dan meninggalkan ruangan.

[ sumber ]

Relawan Buat Petisi 15 Juta Tanda Tangan Untuk Dukung Jokowi Nyapres - Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP) menargetkan hingga akhir Desember 2013, mampu mengumpulkan 15 juta tanda tangan yang nantinya akan diberikan ke PDI Perjuangan. Pengiriman tanda tangan itu bertujuan untuk meyakinkan PDIP bahwa, banyak orang yang mendukung pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.

"Paling terakhir Desember ini, petisi berisi tanda tangan pendukung Jokowi dari seluruh Indonesia sudah dapat terkumpul, dan nantinya akan kami serahkan ke PDIP," kata Ketua Umum Bara JP Sihol Manullang saat mendeklarasikan Bara JP Kalimantan Tengah, Sabtu (27/7).

Sihol menambahkan, pengajuan petisi tanda tangan dukungan Jokowi sebagai calon presiden tidak dimaksudkan untuk mendahului PDIP mengajukan capres. "Di sini kami juga bukan mau membenturkan Ibu Megawati dengan Jokowi dengan pencalonan ini," jelas dia.

Sihol mengatakan, pencalonan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia sudah sangat mendesak. Menurutnya, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat memberikan perubahan, terutama di bidang ekonomi.

"Kami melihat, sosok Jokowi cocok untuk membawa perubahan," pungkas Sihol.

Sihol menjelaskan, Bara JP bukan organisasi yang berafiliasi dengan partai politik mana pun, dan tidak ada yang mensponsori. Bara JP mengklaim sudah membentuk DPW di 34 provinsi dan di 17 negara. Dari 34 provinsi, 10 Ketua DPW adalah aktivis. [cob]

[ sumber ]

FPI: Ahok Taak Perlu Urus PKL, Urus PSK Saja - JAKARTA - Ketua Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Salim Alatas, mengecam tindakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengancam menggusur para pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salim juga membantah jika terdapat preman di wilayah Tanah Abang yang membekingi para PKL.

“Saya ini lahir 1969 di Tanah Abang. Saya putra asli Tanah Abang. Enggak ada preman di sini. Harusnya Ahok lebih memilih menggusur para pekerja seks komersial (PSK) yang ada di Bongkaran daripada urus PKL,” kata Salim kepada Okezone, Sabtu (27/7/2013).

Habib Selon -sapaan Habib Salim Alatas- menegaskan seharusnya mantan Bupati Belitung Timur itu mencari solusi atas PSK yang berkeliaran daripada menggusur PKL. Salim mengungkapkan aktivitas para PSK tersebut letaknya justru tidak jauh dari kantor pemerintahan, namun belum ada tindakan.

“Di sana banyak PSK yang berkeliaran. Bahkan saat bulan puasa seperti sekarang. Kalau kami yang sweepingnanti kami malah dikira anarkis. Kita tunggu aksi pemerintah selama Ramadan ini, jika tidak segera bergerak maka kami yang akan bergerak,” terangnya.

Lebih lanjut, Habib Selon menilai seharusnya Ahok lebih bisa menghargai para PKL karena mereka mencari nafkah dengan cara halal. Menurutnya, membludaknya PKL hingga memenuhi badan jalan juga hanya terjadi saat Ramadan saja.

“Mereka mencari nafkah halal sekali selama Ramadan saja. Namun begitu, mobil juga masih bisa melintas. Biarlah mereka mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” ujarnya.

Salim juga menilai, Ahok bersikap berlebihan karena mengancam mengusir tanpa musyawarah terlebih dahulu. Seharusnya, kata Salim, Ahok duduk bersama dengan para PKL untuk mencari titik temu sebelum mengeluarkan pernyataan menggusur.

“Ahok ini terlalu lebay, terlalu alay. Main gusur saja. Mestinya dia dududk bareng dulu dengan PKL, ngobrol, hingga ditemukan solusi. Bukan asal main gusur aja. FPI akan terus memantau jika penggusuran itu benar-benar dilakukan,” tegasnya.

Seperti diberitakan, penataan pasar Tanah Abang terus menuai polemik. Para pedagang kaki kima menolak dipindahkan ke Blok G Tanah Abang lantaran mereka menganggap lokasi tersebut tidak strategis untuk berjualan dan jauh dari pembeli. (tbn)(ded)

[ sumber ]

Jokowi Dinobatkan Sebagai Tokoh Terpopuler 2014 - Divisi Riset dan Penerbitan Soegeng Sarjadi School of Government menobatkan Gubernur Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai tokoh terpopuler 2013. Popularitas Jokowi menurut responden di angka 25,48 persen, mengalahkan 14 tokoh lainnya.

Demikian disampaikan peneliti SSSG, Ilman Nafian saat merilis telesurvei terpopuler 2013 untuk kategori koran nasional, koran lokal, majalah, media online, radio, televisi, program televisi, televisi, partai, sampai tokoh di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu (24/7/2013).

"Untuk tokoh terpopuler 2013 teratas adalah Joko Widodo dengan 25,48 persen, disusul Prabowo Subianto 10,52 persen, Jusuf Kalla 5,69 persen, Aburizal Bakrie 4,23 persen, dan Dahlan Iskan 4,14 persen," ungkap Ilman.

Sisanya, Mahfud MD 2,72 persen, Megawati Soekarnoputri 2,68 persen, Wiranto 1,18 persen, Hidayat Nur Wahid 1,08 persen, Hatta Rajasa 0,81 persen, Surya Paloh 0,33 persen, Sri Sultan HB X 0,33 persen, Sri Mulyani 0,2 persen, Kristiani H Yudhoyono 0,2 persen, Pramono Edy W 0,12 persen.

Survei dilakukan pada 3-22 Juni 2013 dengan tingkat keyakinan 99 persen dan sampling error 2,61 persen. Mereka yang jadi responden adalah warga yang tinggal di 10 kota besar yakni DKI, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar dan Bali.

SSSG mengambil kriteria responden adalah warga yang terpilih dan sudah memiliki hak pilih. Dalam penelitian ini, sampel diambil secara acak sebanyak 2.450 responden yang terdapat dalam buku telepon.

Kendati begitu, perolehan Jokowi masih jauh. Karena ada responden yang memilih tokoh lain. Total responden yang memilih tokoh lainnya ada di angka 37,87 persen. Mereka yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 1,95 persen. - TRIBUNLAMPUNG.co.id

Maju terus pak jokowi, tunjukkan perubahan nyata yang mampu membawa perubahan baik untuk DKI, (kalo bisa untuk negara) dan buktikan selama ini bukanlah sekedar pencitraan media belaka.

[ sumber ]

Ahok: Pada Takut Pak Jokowi Jadi Capres Ya? - Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selama ini digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.

Elektabilitas dan popularitas Jokowi, begitu sapaannya, menempati posisi teratas dibanding tokoh-tokoh lain. Bahkan banyak pihak yang mencoba memasangkan nama Jokowi dengan bakal capres yang sudah muncul di permukaan.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, Selasa 23 Juli 2013 mengatakan, dia sempat berkomunikasi langsung dengan Jokowi.

"Pak Jokowi nggak pengen jadi presiden kok. Takut banget gitu loh. Pak Jokowi itu nggak pernah ngomongin soal capres. Tapi kok orang pada takut?" katanya di Balai Kota, Jakarta.

Ahok memastikan Jokowi masih berkomitmen untuk membangun Jakarta sesuai apa yang dijanjikannya pada masa kampanye. Untuk membangun ibu kota dibutuhkan waktu ekstra. Sehingga menurutnya, tidak mungkin diganggu dengan masalah lain, apalagi soal pencapresan.

"Jangan mikir capres, mikir Jakarta saja sudah pusing. Kami mikirin KJS, KJP, sama realisasi program saja sudah pusing. Waktu kita habis buat Jakarta ini yang memang harus dilakukan," tuturnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, saat ini aroma politis semakin kuat ke wilayah pekerjaannya. Ini dampak dari makin dekatnya Pemilihan Presiden 2014. Namun baginya hal itu wajar. Sebab dirinya dan Jokowi merupakan kader partai politik.

Bahkan dia mendengar kabar ada ketakutan dari partai politik dan kelompok lain terkait blusukan Jokowi selama ini.

"Ada partai politik yang masuk, seolah olah nggak boleh blusukan. Alasan menghabiskan duit begitu banyak. Kalian takut ya sama Pak Jokowi yang blusukan? Mungkin nggak bisa nyontek kali gaya blusukan Pak Jokowi. Jadi saingan 2014. Jangan begitu dong caranya," tuturnya.

Ahok memastikan, dirinya dengan Jokowi akan konsisten membangun Jakarta hingga akhir masa jabatan. "Nggak usah pada takut, Pak Jokowi nggak akan nyapres. Kami mau bangun Jakarta," katanya.

[ sumber ]

Lima Orang Ini Remehkan Pencapresan Jokowi - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kian santer disebut-sebut akan maju dalam Pilpres 2014. Hampir semua survei menempatkan mantan Wali Kota Solo tersebut dalam posisi teratas tingkat popularitas dan elektabilitas, bahkan mengungguli Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri .

Namun, selain dielu-elukan untuk maju dalam Pilpres 2014 mendatang, tak sedikit pula orang yang meremehkan atau tidak sepakat dengan pencapresan Jokowi . Seperti yang disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kemarin. Politikus nyentrik asal Medan, Sumatera Utara ini bahkan nyinyir, kalau popularitas Jokowi ta akan redup 8 bulan lagi.

"Saat ini tinggi (popularitas dan elektabilitas Jokowi ), 8 bulan ke depan enggak tahu," ujar Sutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/7) kemarin.


Selain Bhatoegana, ada juga beberapa politikus yang nyinyir dengan pencapresan Jokowi . Siapa saja mereka? Berikut orang-orang-orang yang meremehkan pencapresan Jokowi , seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Jumat (12/7):

1. Ramadhan Pohan


Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo jangan terlena dengan elektabilitas yang dimiliki saat ini. Dia menyebut orang-orang menyukai Jokowi tanpa alasan yang jelas.

Ramadhan menambahkan, peluang Jokowi untuk ikut konvensi dirasa sulit. Sebab, Jokowi sudah diproyeksikan sebagai wakil presiden bagi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Saya dengar (Jokowi) jadi cawapres mbak Mega tapi belum diformalkan. Peserta konvensi kita tidak boleh ikut di capres partai lain," tegas dia.

Dia pun meminta agar Jokowi jangan terlalu terlena. Karena kemampuan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta belum teruji.

"Jokowi jangan geer (gede rasa) duluan. Orang suka sama dia juga sukanya tanpa alasan. Kemampuannya dalam mengelola program juga belum teruji," tandasnya.

2. Sutan Bhatoegana


Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana yakin popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan meredup delapan bulan lagi. Menurut Sutan, umur ketenaran Jokowi hanya menghitung bulan.

"Saat ini tinggi (popularitas dan elektabilitas Jokowi), 8 bulan ke depan enggak tahu," ujar Sutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/7) kemarin.

Sutan juga menegaskan Jokowi tak akan diundang dalam acara konvensi capres Partai Demokrat. Sebab Jokowi berasal dari partai lain.

"Jokowi itu adalah kader partai lain, ini kita minta tokoh nasional yang enggak ganggu kader lain. Enggak akan diundang," tegas Sutan.

Karena itu, dia menegaskan bahwa kader partai lain tidak akan diundang dalam pagelaran konvensi capres Partai Demokrat. Kalaupun ada yang ikut, kata dia, hal itu dilakukan atas inisiatif kader tersebut sendiri, bukan diundang.

"Partai lain kita enggak akan undang, tapi terbuka kemungkinan mereka datang sendiri," tegas dia.

3. Prabowo Subianto


Survei demi survei calon presiden 2014 yang dilakukan berbagai lembaga, selalu menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di urutan teratas sebagai calon presiden alternatif yang diinginkan rakyat. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto rupanya mulai terusik dengan fakta itu.

Meski begitu dia menyatakan tidak takut berhadapan dengan Jokowi dan memastikan maju di Capres 2014 nanti.

"Survei bisa saja begitu. Tapi rakyat yang akan memutuskan. Saya akan tetap maju. Masa enggak maju kalau dukungan rakyat. Kita semua berdasarkan dukungan rakyat. (Komunikasi politik) masih jalan terus," tegas Prabowo saat menghadiri seminar nasional memperingati hari kebangkitan nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (30/5).

Prabowo menjelaskan hubungan Partai Gerindra dengan parpol lainnya dinamis, termasuk dengan PDIP. Menurut dia, tak menutup kemungkinan nanti di Pemilu 2014 Partai Gerindra kembali berkoalisi dengan PDIP. Namun bisa juga sebaliknya, tidak berkoalisi.

4. Ratna Sarumpaet


Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet mengancam partai politik yang berani mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi Calon Presiden (Capres) 2014. Menurut dia, saat menang pilgub Jokowi didukung rakyat, bukan partai. Apalagi dia sebelum maju sudah memiliki komitmen akan membenahi Ibu Kota.

"Enggak ada partai yang boleh memaksa Pak Jokowi. Jokowi jadi gubernur bukan karena partai, tapi karena rakyat Jakarta. Oke, itu di ingetin, jangan coba-coba partai tekan dia," kata Ratna usai ketemu Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/6) lalu.

Dia yakin Jokowi mampu memenuhi komitmen pada tugas yang diemban, yaitu menjadi Gubernur di DKI. Jadi, Ratna tidak mau Jokowi hanya dimanfaatkan oleh partai politik (parpol).

"Partai kita ini brengsek semua. Ok, itu statement gue. Enggak ada yah partai itu yang bener. Jadi saya yakin, Jokowi cukup cerdas bahwa dia di kelilingi partai gila, jangan lah terjebak," terangnya.

Ibu dari artis Atiqah Hasiholan itu memberikan nasehat kepada Jokowi bahwa dia dibutuhkan membangun jakarta, barangkali besok ada perubahan. Tetapi, secara pribadi ingin Jokowi sebagai ketua MKRI.

"Kalau saya pribadi ingin Jokowi sebagai ketua MKRI, mending yuk ikut gue, di pemerintahan transisi. Iya dong, psti bersihnya. Nah mau ikut partai, mau diapain," ujarnya sambil tertawa.

Tugas utama Jokowi saat ini adalah membenahi Jakarta. "Itu tugas dia sebagai gubernur," ucapnya.

5. Maruarar Sirait


Di banyak lembaga survei, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu nangkring dan bertengger di posisi atas calon presiden alternatif. Namun demikian, PDIP belum belum terfikir menentukan capres saat ini, apalagi resmi mengusung Jokowi.

"Dia memang sederhana, merakyat, bersih, tapi kerja di pemerintahan Jakarta ini yang harus jadi ajang pembuktian. Terlalu prematur untuk menentukan capres saat ini, atau dalam waktu dekat. Kita melihat perkembangannya saja," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, Jakarta, Rabu (29/5) lalu.

Maruarar berpendapat, terlalu prematur jika PDIP mengusung Jokowi menjadi capres 2014 mendatang. Pasalnya, Jokowi yang berasal dari dusun ini baru saja terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kemenangan di Jakarta harus jadi pembuktian di daerah lain. Saat ini adalah fase pembuktian bagi Jokowi," lanjutnya.

Maruarar menegaskan kepopuleran Jokowi sebagai capres bisa hilang dan berbalik dalam sekejap.

"Momentum itu bisa berubah, pilpres masih setahun lebih. Jokowi harus mengerjakan PR dia tadi. Outputnya hanya dua, kekecewaan kalau gagal, kedua apresiasi kalau berhasil," tandasnya.

[ sumber ]

Jokowi Kini Mulai Bersikap Galak Hadapi DPRD - Dulu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu bicara dengan bahasa yang halus atas 'hambatan' DPRD DKI Jakarta terhadap proyek-proyek besarnya. Kini Jokowi berani bersikap galak!

Saat DPRD menggalang interpelasi kasus Kartu Jakarta Sehat misalnya, Jokowi dengan halus berusaha merangkul DPRD.

Jokowi mengatakan, jika DPRD DKI ingin sistem yang sempurna harus dikoreksi secara bersama-sama dengan eksekutif. Sehingga, tidak perlu ada hak interpelasi.

"Tapi kalau mau interpelasi silakan. Tapi gak perlu, kita ini tiap hari diajak bicara juga mau. Tiap hari juga Pak Wagub berikan penjelasan," jelasnya.

Namun sekarang, ada yang berubah dengan Jokowi . Dia berani bersikap keras terhadap DPRD.

Dalam hal lamanya DPRD menyetujui usulan kenaikan tarif transportasi, Jokowi meminta anggota dewan Kebon Sirih untuk tidak basa-basi. Dia berdalih, pelayanan angkutan umum bukanlah alasan utama untuk dijadikan sebagai upaya penjegalan aturan kenaikan tarif.

"Saya ngomong gak usah basa-basi," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (5/7).

Politisi PDIP itu menampik jika pihaknya dinilai memihak pengusaha angkutan umum dibandingkan masyarakat.

Menurut Jokowi , dirinya telah mengajak Organda dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk berembuk dan kemudian menyerahkan kepada DPRD.

"Itu kemarin itungannya sudah saya sampaikan, itu ada yang sampai 80 persen itu hanya 40 persen, itu Organda ada yang naik 60 persen kita hanya naikkan 30 persen. Sudah kok itu fight di dalam rapat. Bukan kita ngikutin Organda minta 80 diberi 80 minta 60 diberi 60 tidak seperti itu," jelas Jokowi .

"Ya sama kita sudah punya itung-itungannya, Organda punya itung-itungannya kemudian diambil jalan yang paling baik untuk masyarakat dalam rapat itu," tandasnya.

Jokowi menuding anggota dewan sebagai penyebab molornya aturan kenaikan tarif angkutan umum. Sehingga yang terjadi, kenaikan tarif liar angkutan umum di Ibu Kota tak bisa dielakkan.

"Tanya dewan dong, masa tanya saya," ujar Jokowi dengan ketus.

[ sumber ]

Foto Penampilan Jokowi Di Jakarnaval 2013 - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampil beda hari ini. Bila di kesehariannya menggunakan kemeja lengan putih, Jokowi sore ini memakai kostum khusus di Jakarnaval 2013.

"Kostumnya namanya Jokowi," kata Jokowi ditanya kostum yang dikenakan saat keluar dari Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2013).

Tapi Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak mengenakan kostum khusus. Ahok malah mengenakan kaos putih. Saat ini Jokowi-Ahok berada di luar halaman Balai Kota.

Jakarnaval dibuka dengan Tari Topeng. Ribuan warga pun antusiasi menyaksikan acara dalam rangka HUT DKI Jakarta yang jatuh 22 Juni ini.











[ sumber ]

Brantas Parkir Liar, Jokowi Berencana Untuk Gaji Preman RP4 juta/bulan - Hingga kini Pemerintah provinsi DKI Jakarta masih kesulitan tertibkan parkir di sembarang tempat tersebut. Para preman disinyalir berada di balik maraknya parkir liar. Pemprov DKI harus segera mencari strategi baru membereskan premanisme perparkiran ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok, mengatakan bahwa Pemprov DKI sudah menyiapkan terobosan guna mengatasi masalah ini. "Premanisme tidak disingkirkan. Sesuai kata Pak Gubernur, mereka akan dipekerjakan, kami sepertinya sanggup menggaji mereka Rp4 juta per bulan," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jakarta, Jumat 28 Juni 2013.

Rencana pemberian upah ke preman sebesar itu hampir dua kali lipat dari nilai upah minimum regional (UMR) DKI sebesar Rp2,2 juta per bulan.

Menurutnya, memberikan upah kepada preman sama halnya dengan menggaji sopir Transjakarta maupun pekerja di Puskesmas. Pemberian gaji ini dimaksudkan sebagai pemberdayaan dengan memberikan pekerjaan yang benar.

Ahok menjelaskan, dengan memberdayakan preman ini diharapkan dapat menggenjot pendapatan Pemprov dari sektor parkir.

"Tak masalah bayar orang dengan baik, yang penting uang parkir masuk kas daerah lebih baik. Kamu gaji orang dua juta, tapi terima income parkir 30 persen. Atau gaji mereka empat juta, tapi income parkir 100 persen masuk kas daerah," ucap dia.

Pendapatan parkir menguap

Ahok memperkirakan setiap tahunnya anggaran parkir menguap di jalanan Ibu Kota. Dia menyebut ada sekitar 70 persen uang parkir hilang. "Retribusi parkir itu tidak masuk ke kas daerah," katanya.
Retribusi ini menguap karena beberapa hal. Selain maraknya parkir liar, manajemen parkir yang masih belum tertata dan swastanisasi perparkiran yang belum tepat juga jadi penyebab hilangnya uang.
Ahok mengaku berupaya menarik retribusi parkir ke kas daerah yang diperkirakan jumlahnya puluhan miliar setiap tahun. Dia menilai perbaikan perparkiran harus segera dilakukan, sebab ini berdampak pada banyak hal.

"Makanya kami upayakan parkir terintegrasi agar mencegah hal tersebut. Jakarta harus pakai itu, termasuk zonasi parkir. Kita bisa bayangkan, dalam studi, kita kehilangan 70 persen pemasukan parkir dari on street," ucapnya.

Sistem parkir terintegrasi akan diterapkan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada tahun ini. Uji coba parkir terintegrasi ini baru di wilayah perumahan dan ruko-ruko seperti di Kelapa Gading. Setelah itu baru masuk ke tengah Jakarta. Semakin ke tengah kota maka tarifnya makin mahal.

Jadi sistem zonasi ini akan menentukan harga parkir untuk menahan laju kendaraan masuk ke tengah Jakarta. "Biar tak macet, kita kasih harga mahal. Kasih harga Rp50 ribu atau Rp100 ribu. Yang tak kaya-kaya banget kan pasti tak mau. Mereka pasti pindah pakai Transjakarta dan kereta. Macet baru bisa diatasi," ujarnya.

Ia menawarkan pengelolaan ini pada pihak ketiga. Dalam sistem ini Pemprov tidak ingin menggunakan sistem profit sharing. Yang diinginkan adalah revenue sharing. Pihak ketiga akan dilibatkan melalui proses tender.

"Kami bilang 30 persen bagi sama kita. Kalau ada uang masuk Rp10 ribu, Rp3 ribu uang kita yang masuk ke Pemprov, Rp7 ribu urusan dia, dia mau operasional, mau untung rugi urusan dia. Dan modal investasi semua dikeluarkan dari mereka, jadi DKI tidak mengeluarkan modal satu sen pun," kata dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga meminta siapapun pemenang tender untuk memasang CCTV. "Tujuannya ada dua. Pertama buat keamanan. Kedua pengawasan sistem pembayaran. Jadi masyarakat bisa lihat betul uang itu masuk kas pemerintah," ucap dia.

Pendekatan kelompok preman

Pengamat Sosial dan Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati, menilai rencana ini juga sebagai solusi memecahkan masalah sosial dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada para preman yang selama ini dianggap sebagai penyakit masyarakat. Dengan memberikan mereka tanggung jawab dengan sendirinya mereka akan melepas jaket preman.

Dia juga tidak khawatir cara ini bisa melegalkan preman dengan digaji tinggi sebagai tukang parkir. "Di luar negeri tidak ada satupun pekerjaan yang hina. Di sana pekerjaan yang spesifik lebih dihargai. Memang kedengarannya ekstrem, tapi harus dimulai," kata dia.

Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna, menambahkan, lewat jalan ini para preman akan merasa 'diorangkan' dan memiliki status. Dia mengatakan, Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk membina agar mereka tidak hanya sekadar tukang pungut tapi juga punya tanggung jawab menjaga lingkungan dan ketertiban wilayahnya.

Saat ini yang harus dilakukan oleh Gubernur Jokowi adalah mulai menjalin komunikasi dengan pimpinan kelompok-kelompok yang menguasai perparkiran di Jakarta. Jokowi harus bisa merangkul mereka agar mau diajak kerjasama. "Mereka secara pelan tapi pasti dicabut dari ormas preman dan jadi orang Pemprov DKI," kata Yayat saat dihubungi VIVAnews.

Supaya tidak kembali menyimpang, Pemprov DKI mesti memantau kerja mereka. Masyarakat diminta melaporkan jika masih ada yang memeras dan melakukan tindak kekerasan. Mereka yang melanggar tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Yayat yakin tidak sulit menerapkan ini. Apalagi, kata dia, aparat DKI mengenal tokoh-tokoh preman. Dengan pendekatan persuasif dan tawaran gaji tinggi, para preman akan kooperatif. Tapi, jika gagal, Pemprov punya kewenangan untuk bertindak. Misalnya, dengan membongkar lokasi parkir liar dan melakukan penangkapan. "DKI punya kekuasaan, tangkapi saja," ujarnya

[ sumber ]

Jadi Capres Tak Perlu IPK 4, Jokowi: IPK Saya 2 - Berbicara bersama Mahfud MD di seminar mengenai kepemimpinan di Universitas Islam Indonesia membuat Jokowi harus menjawab pernyataan yang mendorongnya maju menjadi calon presiden. Rosiana Silalahi, moderator seminar berjudul "Memimpin dengan Hati" itu malah bergurau menjodohkan dua nama sebagai pasangan di Pilpres 2014.

"Buya Syafii, silahkan pilih mana yang RI 1 dan RI 2," kata dia kepada Buya Syafii Maarif yang juga menjadi pembicara di seminar merujuk pada sosok Mahfud dan Jokowi, Jumat 28 Juni 2013. Saat mendapat giliran bicara Buya Syafii menyatakan tidak akan memenuhi permintaan Rossi. "Moderatornya kurang ajar, saya ditodong," Buya Syafii bergurau.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu kemudian mengulas singkat karakter calon presiden idaman publik, yakni mampu bertindak nyata untuk persoalan rakyat dan jujur serta anti pencitraan. "Hanya itu ukurannya, IPK 4 bukan indikator," kata dia.

Namun, dia buru-buru menambahkan IPK capres sebaiknya tidak tiga ke bawah. Saat dia bertanya ke Mahfud berapa IPK saat kuliah, mantan Ketua MK itu menjawab "IPK saya dulu 3,8." Giliran Jokowi, jawabannya "Dua saja tidak ada."

Pada sesi tanya jawab, sejumlah peserta seminar menyatakan dukungan untuk Mahfud dan Jokowi maju di Pilpres 2014. Seorang peserta malah bertanya ke Jokowi, "apabila bersama Mahfud jadi penghuni istana kepresidenan, bagaimana konsep blusukan untuk konteks wilayah Indonesia?"

Menanggapi itu Jokowi meyatakan saat ini dia masih menjadi Gubernur DKI Jakarta yang berkosentrasi menuntaskan masalah-masalah rumit di Ibu Kota. "Di mana-mana saya digosok-gosok, dipanas-panasi, jawaban saya selalu begini," kata dia.

Soal model blusukan jika menjadi presiden, Jokowi menjawab enteng "Tanya ke presiden. Saya Gubernur DKI, blusukannya ke Cakung, Pondok Indah, dan sekitarnya."

Rossi sempat belum puas memancing Jokowi. Dia bertanya "Kalau demi rakyat bagaimana pak?" Kehabisan kata, Jokowi mengulangi jawaban tadi. "Sekarang saya Gubernur DKI, tanya saja soal Pluit," ujar dia yang memancing mayoritas peserta seminar terpingkal-pingkal.

[ sumber ]

[ sumber ]

Jokowi Ultah ke-52, Dibanjiri Ucapan Selamat  - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko widodo berulang tahun ke-52 pada hari ini. Ribuan tweeps mengucapkan doa dan harapannya ke suami dari Iriana ini.

Melalui akun pribadi Jokowi, @jokowi_do2, ratusan tweeps mengucapkan selamat hari ulang tahun. Seperti yang dikatakan salah seorang warga dengan akun ‏@Tami_dr.

"Selamat ultah Pak @jokowi_do2, sukses selalu,,, gak nyangka ultah kita sama Pak," ujar Tami dalam akunnya, Jumat (21/6/2013).

Bahkan salah seorang seorang tweeps terlihat pernah mengenal Jokowi muda sewaktu sekolah dulu. Dengan kata yang menggelitik, Abdurrahman Arif menyebut pernah nongkrong bersama dengan Jokowi muda di kantin sekolah.

"Selamat ultah pak @jokowi_do2, skrg udah sukses lah, msh ingat ga dulu waktu makan gorengan dikantin sd terus kaga bayar? Jgn lupa makan2," kata Ari lewat akunnya ‏@arifVoA 1m.

Harapan pun tidak lupa disampaikan oleh warga Jakarta lainnya. Mereka berharap Jakarta dapat maju lebih baik di tangan Jokowi.

"Happy birthday pak @jokowi_do2 semoga bisa ngerubah DKI jakarta menjadi jakarta yang nyaman teratur dan bersih," kata Ahmad dengan akun ‏@AhmedGGMU.

Jokowi lahir di Surakarta, 21 Juni 1961. Jokowi lahir dari pasangan pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Jokowi yang ditanyakan soal ulang tahunnya itu memilih menjawab tidak merayakannya karena merasa dari desa.

"Ya gimana? Wong saya ndeso, Saya nggak pernah ulang tahun," ujar Jokowi.

Jokowi didapuk menjadi orang nomer satu DKI Jakarta sejak 2012 lalu dan berpasangan dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama. Ini merupakan kali pertama Jokowi merayakan ultahnya sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta.

[ sumber ]

Sikap Jokowi-Ahok Soal Kenaikan Harga BBM Dan BLSM - Pro dan kontra soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak saat DPR menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan soal pengesahan RAPBN-P 2013, Senin (17/6) kemarin. Ribuan massa yang terdiri dari buruh dan mahasiswa menggelar demonstrasi di Jakarta. Gedung DPR dan kawasan Istana Kepresidenan menjadi sasaran. Balai Kota juga tak luput dari demo.

Hal inilah yang sempat membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo heran. "Gak apa-apa, demo-demo ya silakan," kata Jokowi menanggapi aksi demo itu.

Namun dia menyatakan, demo menolak kenaikan harga BBM tidak tepat dan tidak nyambung jika ada di Balai Kota. "Mau di demo apanya ya di Balai Kota masalah BBM?" tukas Jokowi.

Menurut Jokowi, demo penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan di Balai Kota Jakarta adalah sesuatu yang tidak nyambung. "Gak tahu, gak nyambung, ya gak apa-apa disambung-sambungin. Yang paling penting tidak anarkis. Apa hubungan saya dengan kenaikan BBM?" ujarnya.

Soal kenaikan BBM, Jokowi menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi. Jokowi berpendapat, seharusnya bantuan tersebut diberikan dalam bentuk usaha produktif, seperti usaha kecil dan rumah tangga yang produktif.

"Dari dulu saya enggak setuju BLT, yang BLSM ini juga, semuanya," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/6).

Politikus PDIP ini mengaku tidak paham apakah BLSM akan tepat sasaran atau tidak. Ia menilai, lebih baik bantuan tersebut diberikan untuk usaha-usaha produktif sehingga efeknya akan lebih terasa.

"Ngefeknya akan lebih bagus. Tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," terangnya.

Adapun soal kenaikan harga BBM atau pencabutan subsidi, Jokowi enggan berkomentar. Ia meminta untuk menanyakan langsung kepada pemerintah pusat. "Enggak tahu, tanya pemerintah pusat," kelitnya.

Bagaimana dengan sikap Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama? Pria yang disapa Ahok itu lebih tegas menyatakan pendapatnya soal BLSM.

Secara pribadi Ahok mengaku tidak menyukai bantuan sosial. Ahok lebih menyukai keadilan sosial yakni adanya jaminan kesehatan, pendidikan, transportasi yang murah untuk rakyat, jaminan perumahan, jaminan tempat usaha, dan yang terpenting jaminan sembako tidak naik.

"Jadi rakyat enggak butuh BBM. Saya setuju subsidi BBM dicabut, asal jaminan ini ada, ini yang namanya keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Kalau bantuan yang ketemu doang kan, kalau lewat gimana? Tetep miskin orang, nah ini tetap terjadi inflasi, BBM dinaikkan membuat semua barang naik," terangnya.

Sementara itu, mengenai isu adanya unsur politik dalam kenaikan harga BBM kali ini, Ahok mengaku tidak mengetahuinya. Meski seorang politisi, Ahok mengaku tidak terlalu mengerti tentang politik.

"Yah aku enggak mau tahu lah. Aku dibilang orang politik bukan orang politik kok. Kita pikir secara logika saja, memang banyak orang bisa ngomong macam-macam. Kenapa ada naik harusnya enggak usah turunin, toh masih subsidi, ngapain nurunin subsidi begitu besar, ini keputusan politik," jelasnya.[bal]

[ sumber ]

Gebrakan Jokowi Di Kritik Oleh Pengusaha Tentang Kantong Plastik - Jokowi mendapat kritikan dari para pengusaha Mal dan besar terkait Surat Edaran No 6 Tahun 2013 tentang larangan penggunaan kantong plastik bagi pusat perbelanjaan.


Larangan ini dianggap tidak tepat sasaran karena pasar tradisional dianggap sebagai pengguna yang tidak kalah besarnya dibandingkan dengan pusat perbelanjaan. Fakta lainnya adalah Mal saat ini mempunyai kesadaran tinggi untuk menggunakan plastik daur ulang dan umumnya pasar tradisional yang menggunakan plastik yang tidak daur ulang.

Lebih jauh larangan ini dianggap tidak mendidik seluruh kalangan khususnya kalangan masyarakat menengah ke bawah karena masyarakat yang kurang terdidik justru ada di pasar tradisional dan kalangan inilah yang dianggap lebih membutuhkan pendidikan dan kesadaran untuk menjaga kota Jakarta dari racun limbah.

Berita ini ada benarnya dan akan jauh lebih baik setiap peraturan atau surat edaran sudah melalui pertimbangan dan pembahasan yang matang agar lebih tepat sasaran. Maju terus Jokowi Ahok.

[ sumber ]

Hari ini, Selasa (26/3) ratusan suporter the jakmania menggelar spanduk dan poster di depan Balai Kota DKI, Jakarta. Dalam aksinya The Jak menyampaikan tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenahi manajemen Persija. Mudah-mudahan aspirasi mereka didengar oleh Jokowi dan Persija menjadi lebih baik. Berikut foto-foto saat demo berlangsung:




[ sumber ]

Situs The Australian Sebut Jokowi Sebagai Obama Baru - Pemilihan Presiden tahun depan, ternyata menjadi perhatian serius bagi negara tetangga, Autralia. Nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi sebagai Obama baru.

Dari situs The Australian yang dikutip, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pengganti SBY.

“Jokowi adalah julukan dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Dalam hal pemilihan dia bisa sangat baik menjadi Obama Barack politik Indonesia. Dia adalah kombinasi yang sangat langka, seorang reformis, bersih populer sipil yang menjalankan pemerintahan secara efektif,” puji The Australian, Kamis (14/3/2013).

“Sekarang, dia (Jokowi) berada di depan dalam pemilihan presiden dan merangsek semakin kuat. Meskipun ia belum memutuskan apakah akan menjalankan tahun depan”

Dijelaskan, kemenangan Jokowi akhir tahun lalu dalam pemilihan gubernur Jakarta luar biasa. Meski bukan penduduk asli Jakarta, Jokowi telah menjadi wali kota sangat baik dari Solo. Hebatnya, ia memiliki pasangan berjalan etnis Tionghoa (Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok).

Kemenangan Jokowi dianggap akan menggerakkan politik Indonesia di luar generasi Suharto. Jokowi ditulis The Auastralian milik Mega yang kemungkinan juga akan mencalonkan kembali pada Pilpres mendatang.

“Tapi pendakian (elektabilitas) Jokowi sangat menggembirakan. Populer, demokratis, berorientasi pada hasil, poin Jokowi melampaui korupsi dan oligarki tua.
Apa maksudnya untuk Australia? Kami belum tahu pandangannya tentang kebijakan luar negeri. Tapi dia berdiri untuk semua hal yang benar,”

[ sumber ]

Cerita Sospol : Presiden Blusukan, Anak-Anak Teriakan ‘Jokowi' - Kok bisa anak-anak itu meneriaki SBY sebagai Jokowi, lalu apa sebenarnya di balik teriakan ‘Jokowi' terhadap SBY tersebut? Teriakan itu terjadi saat Presiden blusukan ke lereng Gunung Slamet di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, akhir bulan lalu.

Sambutan masyarakat cukup semarak saat rombongan Presiden yang menggunakan kereta luar biasa tiba di Stasiun Tegal, Rabu (20/2) sekitar pukul 19.30. Uniknya, dalam penyambutan SBY tersebut ada banyak pelajar berseragam ikut memeriahkannya, bingung juga kan ada pelajar sekolah yang jam segitu masih pakai seragam dan belum pulang ke rumah.

Keesokan harinya, saat rombongan Presiden menuju lereng Gunung Slamet, tepatnya di Desa Batumirah, barisan pelajar SD-SLTA dan masyarakat umum di pinggir jalan terus bersorak gembira melambaikan bendera Merah Putih kecil sambil menyeru ”Pak SBY, Pak SBY”. Di antara teriakan yang mengelu-elukan Presiden SBY, ada pula warga atau siswa yang meneriakkan ”Pak Jokowi, Pak Jokowi”, padahal, saat itu Jokowi tidak ada dalam rombongan Presiden.

Pasti ada kejadian luar biasa sehingga teriakan tersebut terlontarkan. Mungkin juga mereka mengira ada Jokowi dalam rombongan Presiden tersebut. Atau, boleh jadi itu semacam gambaran suasana hati rakyat yang menginginkan sosok presiden mendatang seperti Jokowi.

Kejadian itu pun menimbulkan banyak persepsi dari masyarakat. Bagaimana bisa seorang Presiden yang kita tahu bernama Susilo Bambang Yudhoyono namun diteriaki 'Jokowi'. Bisa dibilang dengan kejadian itu maka kharisma dan kebesaran Presiden SBY benar-benar menemui titik nadir. Karena dalam tata aturan protokoler SBY sebagai presiden jelas memiliki kasta takhta dan kehormatan paling tinggi alias VVIP. Namun dengan kejadian yang sangat mengejutkan dan menimpa SBY tersebut, semua kebesaran dan kehormatan seakan runtuh jatuh ke tanah basah tanpa sisa.

Maka kejadian ketika SBY diteriaki dengan kata ‘Jokowi! Jokowi!' oleh barisan anak-anak SD itu jelas menjatuhkan martabat SBY. Bagaimana mungkin anak-anak SD tersebut meneriaki SBY sebagai Jokowi? Apakah anak-anak tersebut tidak diberi tahu kalau iring-iringan tersebut adalah seorang Presiden RI? Kejadian ini layak diselidiki karena sudah merupakan penghinaan terhadap jabatan tertinggi di Indonesia. Bayangkan kalau nama anda salah tulis atau bahkan salah panggil nama? Sungguh Keterlaluan....

[ sumber ]

Jokowi Siap Jadi Cawapres Dengan Syarat Ini - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki prosentase paling tinggi dalam bursa pencalonan wakil presiden versi LSI. Salah satu sebabnya adalah karena Jokowi sebagai media darling atau tokoh yang disukai media, dan berhasil menjawab keinginan masyarakat dan menjadi suatu fenomena. Tindak tanduk dan ucapan Jokowi selalu menjadi magnet bagi masyarakat.

Lalu kenapa Jokowi malah unggul di bursa pencalonan Wapres?

Pertama, karena partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan diperkirakan masih akan mengajukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Sulit membayangkan Jokowi mendapatkan restu dari internal PDI Perjuangan, jadi kecil kemungkinan Jokowi nyapres lewat PDIP.

Kedua, karena faktor oligarki pada kebanyakan partai, dimana pengendali partai atau ketua umumnya belum bisa melepaskan diri dari pencalonan presiden 2014. figur Jokowi yang telanjur populer diharapkan mampu menarik perhatian rakyat untuk memilih Capres untuk menggandengnya sebagai pendamping.

Ketiga, Jokowi mau jadi Cawapres kalau maharnya dibayar lunas, apakah itu?? mau tauuu..? beneran mau tauuuu....? kalau soal ini hanya Jokowi yang bisa menjawab. Dalam dunia politik apa yang kelihatannya tidak mungkin bisa saja terjadi , bisa aja kan di last minute Jokowi meng-iya-kan tawaran dari Capres 2014...

Jokowi itu sebenarnya komitmen sama janjinya untuk merubah Jakarta menjadi lebih baik(dari sebelumnya). Permasalahan yang melilit Ibukota masih terlampau banyak, dan Jokowi tidak mau dicap ingkar janji para warga Jakarta. Kecuali, bila pada akhir 2013 ini kota Jakarta sudah bebas macet, bebas korupsi, lapangan kerja tersedia, sudah tidak banjir, moda transportasi lancar, angka kriminalitas anjlok drastis dll, baru Jokowi mau dicalonkan sebagai Wapres.

Kalau Jakarta sudah beneran 'sembuh', jangankan Wapres, gak usah disuruh juga nyalon Presiden tuh pak Jokowi...Yakin deh kepilih.

[ sumber ]

Diramalkan Menang Pilpres Bersama Ical, Ini Jawaban Jokowi - Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali masuk ke dalam hasil survei tokoh yang bersinar di Pilpres 2014. Berdasarkan hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI), jika Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie maju Pilpres dengan menggandeng Jokowi sebagai Cawapres, maka pasangan tersebut akan keluar menjadi pemenang dengan 36 persen suara.

Survei yang dilakukan LSI dilakukan di 33 provinsi di Indonesia dengan melibatkan 1.200 responden serta metode multistage random sampling dan angka margin of error sebesar 2,9 persen.

Lantas bagaimana tanggapan Jokowi soal itu? Berikut wawancara dengan Jokowi soal hasil riset LSI tersebut. Ini wawancaranya dengan wartawan di Gedung Smesco, Jakarta, Minggu (17/3).

Tanggapan Anda soal jadi Cawapres paling terpopuler berpasangan dengan Ical?

Saya mau ngurus macet, banjir, Rusun Kampung Deret, Super Kampung, Marunda, Sunter, Muara Baru, Pluit, Ciliwung, Pesanggrahan, Angke. Saya nggak mau mikir ke situ.

Saya maunya memikirkan itu tadi. Kita pingin dengan antusias muda tadi, saya ingin agar peluang diberikan kepada mereka, entah lewat klinik usaha, memberikan fasilitas untuk start.

Elektabilitas bapak bagus sebagai Cawapres?

Saya nggak mau mikir. Saya maunya mikir itu tadi.

Elektabilitas di luar Pulau Jawa juga tinggi?

(Saya) Juga nggak mikir. Saya nggak mikir survei, polling, elektabilitas.

Kalau dari PDIP mau mencalonkan bagaimana?

Saya nggak mikir. Saya mau mikir Marunda, Ciliwung, Pesanggrahan. [dan]

[ sumber ]

Jokowi Pidato, Anas Effendi Mantan Walkot Jaksel Malah Tidur - Masih ingat dengan Anas Effendi, mantan Wali Kota Jakarta Selatan yang kini menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta? Dia terlihat tertidur saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPRD DKI.

Dari pantauan Kompas.com, Anas tertidur cukup pulas dalam kondisi duduk di kursi jajaran paling belakang. Duduk di sisi kirinya adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga yang tampak risih dan terganggu karena Anas beberapa kali kehilangan keseimbangan dan menjatuhkan posisi kepalanya ke sisi kiri serta kanan.

Saking pulasnya, Anas tak sadar bila kondisinya itu mengundang perhatian beberapa peserta rapat. Tak terkecuali belasan wartawan yang tengah meliput jalannya rapat dan berada tak jauh dari posisi saat Anas tertidur.

Anas tertidur hampir sepanjang Jokowi menyampaikan pidatonya, Rabu (13/3/2013). Anas segera terbangun dari tidurnya setelah rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup oleh Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan.Sementara Rapat Paripurna di DPRD DKI itu beragendakan penyampaian jawaban eksekutif kepada legislatif tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

[ sumber ]