Cara Registrasi Indihome Murah di Medan

Jokowi mengaku siap menghadapi kritik publik terkait kebijakan ini. Tujuan kebijakan menurut dia adalah agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan mulai beralih ke angkutan umum.

Berikut pernyataan lengkap Jokowi kepada wartawan usai pertemuan dengan Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Wahyono di Balai Kota, Jakarta, Kamis (6/12).

Pak, tahun depan sudah pasti diterapkan sistem pelat nomor ganjil-genap?Ya tadi kan sudah kita sampaikan bahwa itu akan kita lakukan, hanya waktunya kapan, ini yang masih dikalkulasikan, masih dihitung, kemudian areanya mana juga masih dalam proses pembahasan.

Tapi pada dasarnya bapak setuju?Oh iya, kalau kita nggak punya sebuah kebijakan yang radikal, berani seperti itu, ya gak akan selesai-selesai. Problemnya itu kan masalah jalan yang harus dilebarin, karena kendaraan tiap hari tuh tambahnya nggak sedikit. Yang motor 1.400, mobilnya 450, kalo didiemin ya nggak ada habisnya, sehingga menurut saya itu kebijakan yang harus diterapkan.

Bagaimana dengan resistensi dari publik?Oleh sebab itu, nanti disosialisasikan secara pelan-pelan, ada proses itu, kemudian juga diterangkan bahwa kebijakan ini adalah mendorong masyarakat untuk masuk ke angkutan umum, massal, juga mendorong masyarakat umum untuk hemat BBM, mendorong masyarakat untuk tidak konsumtif, mendorong masyarakat untuk cinta pada kota Jakarta.

Dengan kondisi transportasi massal yang masih memprihatinkan, apakah ini layak?Oleh sebab itu, saya sampaikan kesiapan angkutan massal juga harus segera disiapkan, nanti Januari akan kita tambah kira-kira 102, berarti 200 bus gandeng.

Apakah itu cukup dengan kondisi Kopaja-Metromini yang masih berantakan?Ya nanti setelah itu ada tambahan lagi 600, plus 1.000 Kopaja Metromini yang baru, kira-kira mungkin pertengahan sampai akhir tahun depan. Ini artinya ada upaya untuk menambah itu, kalo nggak, ya persentase penggunaan transportasi umum nggak semakin tambah, tapi semakin kurang, orag kan malah terdorong untuk pakai kendaraan pribadi. Di negara manapun nggak ada seperti itu.

Ini akan diberlakukan untuk motor juga? Iya, tapi nanti masih dihitung, dikalkulasi.

Yakin aturan itu akan mendorong migrasi masyarakat dari angkutan pribadi ke angkutan umum?
Iya, asalkan transportasi umum massalnya nyaman, siap, juga ditangani dengan baik, serius, ya setelah buswaynya, nanti masuk ke monorail, monorail mungkin 4 tahun insya Allah rampung, kalo MRT baru 2019 selesai.

Kira-kira akan ada rencana membatasi penjualan?Oh kalau itu bukan kebijakan kita, tapi bisa juga.

Siapa yang jadi pengawas pelaksana aturan itu?Polri.

Kalau ada indikasi kecurangan misal ganti-ganti pelat nomor bagaimana?Ya itu ditindaklah, sekarang juga ganti nomor udah harus sulit.

Siap dapat resistensi, demonstrasi publik?Ya setiap kebijakan pasti ada risikonya, tapi kalau nggak berani melakukan ya gak usah jadi pemimpin, masak mau enak-enak aja, yang nyenengin terus.

Kalau untuk pelat non Jakarta bagaimana?Sama, ini bukan masalah plat B atau bukan B, kan yang dilihat nomor genap atau ganjilnya.

Ada studi di beberapa kota besar seperti Athena, Roma, Meksiko City penerapan aturan ini gagal?Ya salahnya gagal. Berarti kesiapannya nggak ada. Oleh sebab itu tadi saya tekankan, hati-hati dengan kesiapan, hati-hati masalah dampak yang ditimbulkan dari ini. Saya kira kalau persiapannya mateng, ya gak ada masalah.

Nanti mobil siapa saja yang boleh lewat ikutin aturan ganjil genap? Angkutan umum, taksi, busway, Kopaja, ambulans

Mobil dinas, pejabat?Ya nggak dong.

Mobil wartawan? Enggak dong. Nanti lah aturan itu akan dibahas lagi berikutnya, didetilkan lagi.

Ini harus ada persetujuan dari DPRD nggak? Gak usah. Perdanya sudah ada, jadi hanya ini secara umum di perda sudah ada, tentang lalu lintas, ya ini kan implementasi dari perda itu, mungkin nanti ada dalam pergub.

[ sumber ]