Cara Registrasi Indihome Murah di Medan

Sistem pemerintahan Indonesia merupakan suatu bentuk kesatuan yang utuh dari pemerintahan yang dijalankan di Indonesia demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam keberjalanan negara Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia pun juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring pergantian kepemimpinan yang terjadi dari Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, sampai dengan Presiden SBY yang telah mencapai masa pemerintahan Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun di tahun 2014.
Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di sistem pemerintahan Indonesia itu sendiri, pastinya banyak adaptasi yang terjadi dalam birokrasi di sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu juga, birokrasi pemerintahan Indonesia terbilang sebagai bidang yang paling buruk dalam sistem pemerintahan Indonesia. Banyak sekali masalah yang ada dalam birokrasi pemerintahan Indonesia, mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme, sampai dengan buruknya pelayanan terhadap publik atau masyarakat. Meskipun kini sudah ada kementrian reformasi birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden SBY, namun nampaknya kebrorokan birokrasi di sistem pemerintahan Indonesia telah menjadi hal yang lumrah bahkan membudaya dan mendarah daging dalam perspektif umum.

Beberapa study tentang bagaimana seharusnya sistem pemerintahan Indonesia yang ideal memang belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena tingkat kemajemukan negara Indonesia yang sangat tinggi yang membuat para pemikir tentang ilmu kepemerintahan pun harus berpikir ekstra. Bagaimanapun sistem pemerintahan Indonesia akan terus mengalami pergolakan seiring berjalannya waktu yang akan membuatnya lebih baik pula. Sebenarnya, mau seperti apapun sistem pemerintahan Indonesia nantinya, yang terpenting adalah tercapainya masyarakat yang sejahtera dalam berbagai aspek. Sistem hukum Indonesia pun harusnya juga dirancang serta dijalankan dengan tegas untuk mendukung terciptanya sistem pemerintahan Indonesia yang baik secara menyeluruh.

Susno Duadji dieksekusi paksa oleh kejaksaan, namun gagal terjadi di Bandung.

RizRoi.blogspot.com - Susno Duadji dieksekusi paksa oleh jaksa di kediamannya yang terletak di Dago Pakar, Bandung, namun begitu eksekusi Susno Duadji tersebut gagal dilaksanakan karena Susno Duadji terkesan dilindungi oleh pihak Polda Jabar. Perlindungan dari Polda Jabar tersebut bisa terjadi karena sebelumnya Susno Duadji telah meminta pihak Polda Jabar untuk memberikan jaminan pada dirinya dan setelah itu, Kapolda Jabar pun mengirim beberapa kompi pasukan polisi untuk mengawal kediaman Susno Duadji. Susno Duadji gagal dieksekusi oleh pihak kejaksaan selain karena adanya perlindungan dari pihak Polda Jabar, alasan lain adalah penerjemahan yang berbeda terhadap putusan hukum yang dijatuhkan pada Susno Duadji.



Menurut Susno Duadji, dia tidak merasa ada kewajiban baginya untuk menjalani hukuman penjara karena menurut tafsiran pihak Susno Duadji dalam putusan mahkamah agung tidak memerintahkan penahanan terhadap Susno Duadji. Mantan petinggi Polri tersebut mulai terkenal di media sejak munculnya kasus mafia pajak yang diduga kuat juga bakal menyeret para "bintang" yang ada di tubuh kepolisian. Sebelumnya, muncul banyak berita terkait Susno Duadji dieksekusi kejaksaan dan rencananya memang dilakukan di kediaman Susno Duadji tersebut. Begitulah hukum Indonesia, terlalu banyak hal yang direkayasa, bukan hanya di Indonesia saja sebenarnya, negara maju pun seperti Amerika justru lebih banyak mengadakan konspirasi demi kepentingannya.

Sistem hukum di Indonesia menganut campuran sistem hukum dunia.

RizRoi.blogspot.com - Sistem hukum Indonesia atau sistem hukum di Indonesia sebernarnya menganut campuran sistem hukum dunia. Berdasarkan sumber yang didapat dari wikipedia, ternyata sistem hukum Indonesia saat ini masih menganut campuran antara hukum adat, hukum agama, serta sistem hukum eropa. Hal ini mungkin dapat dimaklumi karena sistem hukum Indonesia menganut sebagian besar hukum peninggalan Belanda. Indonesia yang notabene menjadi daerah atau wilayah "jajahan" Belanda selama berabad-abad tentunya tidak bisa lepas dari sistem hukum yang ditinggalkan Belanda sehingga sistem hukum Indonesia adalah campuran dari sistem hukum agama, hukum adat, dan hukum Eropa yang lebih tepatnya hukum Belanda. Selain itu, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari unsur "agama". Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia sekarang juga erat kaitannya dengan hukum agama meskipun tak menyerap seutuhnya dari hukum agama tersebut.

Sedangkan status sebagai negara dengan slogan bhineka tunggal ika juga membuat sistem hukum Indonesia tidak bisa tidak untuk menyerap berbagai hukum adat yang sudah sejak lama ada di masyarakat Indonesia. Bahkan dari pihak Mahkamah Konstitusi atau MK tidak bisa dengan begitu saja memberikan aturan terbaru dalam sistem hukum Indonesia saat ini.