5 Politisi Yang Sering Mengkritik Kebijakan Jokowi - Baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi langsung ‘tancap gas’ membuat banyak gebrakan baru, seperti mengeluarkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), kampung deret, pemberlakuan aturan pelat nomor ganjil genap dan hibah 1.000 bus. Yang terbaru, pria bernama lengkap Joko Widodo ini berencana membangun proyek deep tunnel (waduk raksasa bawah tanah).
Namun ‘teriakan-teriakan’ halus santer terdengar untuk ‘kuping’ Jokowi. Program Jokowi sering kali dikritik dan bahkan diganjal habis-habisan oleh lawan politiknya. Tetapi Jokowi tak gentar, dia terus berusaha menjalankan program-programnya.
Kini masyarakat tentu menunggu apakah Jokowi akan berhasil menyembuhkan sejumlah penyakit kronis di Ibu Kota. Atau sebaliknya, Jokowi akan semakin diserang oleh lawan politik, dan sedikit demi sedikit kepercayaan rakyat akan luntur.
Berikut 5 Politisi yang sering mengkritik program Jokowi:
1. Ruhut Sitompul
Politikus Demokrat Ruhut Sitompul selalu membandingkan kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan Jokowi. Menurutnya, Fauzi Bowo yang ahlinya Jakarta saja pusing mikir Jakarta, apalagi Jokowi.
“Ahlinya saja pusing, apalagi bukan ahlinya, bisa teler itu. Biarkan saja dulu kita tunggu buktinya,” ketus anggota Komisi III DPR Ruhut kepada merdeka.com, Rabu (24/10).
Selain itu, Ruhut dengan tegas mengkritik aksi keliling dan blusukan yang dilakukan oleh Jokowi ke berbagai kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan pasar. Menurutnya, hal itu adalah pencitraan belaka.
“Pencitraan saja, kasihan Jakarta. Kita tunggu 1 tahun nanti, kita tunggu tanda-tandanya,” tegas Ruhut.
2. Triwisaksana
Salah satu gebrakan Jokowi untuk mengatasi banjir dan kemacetan di Ibu Kota Jakarta adalah rencana membangun proyek deep tunnel (waduk raksasa bawah tanah). Proyek tersebut bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp 16 triliun.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Triwisaksana menilai pembangunan deep tunnel tersebut merupakan progam proyek dadakan dan tidak mendesak.
“Itu kayaknya proyek dadakan, seharusnya proyek raksasa seperti itu masuk ke Rencana Jangka Menengah Daerah (RJPMD). Dan diharapkan dibuat raperda’nya lalu diserahkan ke DPRD,” kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (27/12).
Oleh karena itu, menurut Sani, perlu adanya pembahasan dan kajian khusus. Tanpa adanya kajian, Jokowi dinilai sembarangan dalam merencanakan proyek yang bakal menghabiskan anggaran yang tidak sedikit tersebut.
“Iya dong, itukan kajiannya panjang gak sembarangan,” tegas Sani.
Politisi PKS ini berpendapat, anggaran sebesar Rp 16 triliun tersebut adalah anggaran yang terlalu besar.
“Itukan di Malaysia, siapa tahu di Indonesia bisa lebih bisa kurang. Jangan sampai 16 triliun terbuang sia-sia. Harus disiasati secara maksimal,” terangnya.
Selain itu, Politisi PKS ini juga selalu mengkritisi akan hibah bus yang direncanakan Jokowi. Hingga saat ini DPRD masih getol menolak kebijakan tersebut lantaran tidak ada dasar hukumnya.
“Artinya hibah masih tetap ditolak. Itu belum tentu ada dasar hukumnya. Kecuali hibah untuk BUMD,” ujar Triwisaksana kepada merdeka.com, Jumat (19/10).
Jika nantinya ada dasar hukumnya, Sani menilai sebaiknya hibah tidak diberikan kepada perusahaan, tetapi kepada masyarakat langsung.
“Kalau ada dasarnya sebaiknya hibah diberikan kepada lembaga sosial, atau kepada masyarakat langsung seperti halnya subsidi tarif. Tarif TransJ itu harusnya Rp 6 ribu tetapi disubsidi jadi Rp 3.500,” terangnya.
3. Sutan Bhatoegana
Partai Demokrat memiliki kursi di DPRD dengan jumlah yang paling banyak, yakni 32 kursi. Partai berlogo Mercy ini bakal menagih semua janji Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) soal perbaikan Jakarta.
“Berikan dua atau tiga bulan dia (Jokowi) mengenal sendiri akan daerah yang dipimpinnya. Setelah mengenal, kita akan mengkritisi habis-habisan, biar main barang itu,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada merdeka.com, Selasa (30/10).
Sutan Bhatoegana menegaskan, memasuki tahun 2013 akan menjadi tahun kritikan dan sorotan dari Demokrat terhadap kinerja Jokowi.
“Kritikan membangun enggak masalah, saling mengingatkan, kan untuk kebaikan kita semua,” tegas Sutan.
Pada Pilgub DKI lalu, Jokowi mengalahkan jago dari Partai Demokrat yakni Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Sejak masa kampanye hingga sekarang menjadi gubernur, Jokowi menjanjikan perbaikan Jakarta.
4. Husein Alaydrus
Tiada hari tanpa blusukan ke kampung-kampung. Hal itulah yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Achmad Husein Alaydrus mengatakan, blusukan ala Jokowi hanyalah pencitraan belaka. Meski sudah sering blusukan, namun persoalan mendasar warga Jakarta tidak kunjung teratasi.
“Blusukan tidak benar, buktinya warga banyak kebanjiran. Blusukan apa itu, akal-akalan saja,” kata Husein kepada merdeka.com, Minggu (23/12).
Menurut Husein, kinerja Jokowi harus disentil. Seperti soal banjir yang selama ini menyusahkan warga Jakarta, harusnya Jokowi bekerja cepat untuk mengatasi. terlebih dalam sepekan ini, Jakarta dihantui dengan banjir di sjumlah pusat kota.
“Jangan nunggu bola, tapi cari bola bagaimana banjir cepat surut,” tegasnya.
Terlebih untuk warga Jakarta yang bermukim di bantaran Kali Ciliwung, seperti Kampung Pulo, Kampung melayu, Kalibata, pasti akan kembali terendam banjir yang diprediksi datang dini hari.
“Jokowi harus bergerak cepat, kalau tidak bisa-bisa Jakarta kelelap nanti,” terang politisi Partai Demokrat itu.
5. Johny Wenas Polii
Politikus Partai Demokrat Johny Wenas Polii kerap kali melayangkan kritikan-kritikan terhadap Gubernur DKI Jakarta. Partai berlogo Mercy ini menyoroti sejumlah penyelenggaraan program unggulan, di antaranya pelayanan Pemprov DKI Jakarta dalam setiap strata pemerintahan.
“Kepengurusan izin-izin, surat keterangan tingkat kelurahan yang dapat memakan waktu lebih dari satu pekan, mohon penjelasan,” kata anggota DPRD Partai Demokrat Johny Wenas Polii.
Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai terjadi tumpang tindih program dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Selain itu, Johny mempertanyakan akan rencana hibah 1000 bus yang bakal dilakukan oleh Jokowi. Menurutnya, hibab tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
“Dengan menyiapkan kurang lebih 1.000 bus sedang dan 450 armada Transjakarta, Fraksi Partai Demokrat menyarankan untuk dibuat pengkajian yang dalam agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah lagi,” tegas Johny.
Kemudian mengenai kampung deret, dia belum sependapat dengan pembuatan kampung kontainer di bawah jembatan. “Karena melanggar peraturan pemerintah dan dapat membahayakan pengguna jalan. Mohon penjelasan,” terangnya.
[ sumber ]
Minggu, 30 Desember 2012
